Meski dihujani kritik dari berbagai lembaga internasional, Thailand akan memperketat hukum yang menjaga kedaulatan kerajaan di negeri tersebut.
Hari Rabu (14/12) kemarin, Wakil Perdana Menteri Thailand, Chalerm Yoombarung, menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan dana sebesar US$12,7 juta atau setara dengan Rp110 triliun untuk membeli perlengkapan teknologi penyadapan yang sah dalam mengawasi situs-situs internet yang menghina keluarga kerajaan.
Sebelumnya, pihak kepolisian Thailand juga telah meminta pengadilan di negeri tersebut untuk mengeluarkan surat perintah pemblokiran sekitar 116 situs internet serta lima perintah penahanan terhadap pemilik website tersebut.
Ketatnya hukum Thailand tentang kedaulatan kerajaan mengundang kritikan dari berbagai pihak termasuk Lembaga Hak Asasi Internasional.
Kritikan terhadap hukum tersebut semakin deras sejak pemerintah Thailand menjatuhi hukuman penjara selama 20 tahun pada seorang kakek 3 cucu yang telah berusia 61 tahun karena mengirim sms yang dianggap sebagai penghinaan terhadap ratu Thailand.
Namun, pemerintah seolah mengabaikan seluruh kritik yang ada dengan malah memperketat penegakan hukum yang dikenal dengan sebutan Lesse Majeste di Thailand.
0 komentar:
Posting Komentar